Sistem OSS RBA yang terbaru memang mengharuskan seluruh perusahaan, termasuk di bidang konstruksi, untuk melakukan penyesuaian KBLI 2020 pada akta dan NIB (Nomor Induk Berusaha) mereka. Penyesuaian ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga berpengaruh pada kelancaran operasional dan izin usaha perusahaan kamu ke depannya.
Mengapa Penyesuaian KBLI 2020 Penting?
KBLI adalah kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan sektor atau kegiatan ekonomi. Ketika sistem OSS RBA diimplementasikan, seluruh perusahaan wajib memastikan bahwa kode KBLI yang terdaftar di NIB sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Jika tidak sesuai, ini bisa berpengaruh pada izin operasional dan legalitas perusahaan kamu, bahkan dapat menimbulkan masalah hukum jika terdeteksi oleh pihak berwenang.
KBLI untuk Bidang Konstruksi
Bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, tentu kamu harus memilih kode KBLI yang sesuai dengan sektor usaha tersebut. Berdasarkan KBLI 2020, perusahaan di sektor konstruksi biasanya akan memiliki kode dengan awalan 42, yang mencakup berbagai jenis kegiatan dalam bidang konstruksi. Beberapa contoh kode KBLI untuk sektor konstruksi adalah:
-
KBLI 42101 – Pembangunan jalan raya
-
KBLI 42201 – Pembangunan jembatan
-
KBLI 42901 – Kegiatan konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
-
KBLI 43101 – Pekerjaan tanah dan persiapan lokasi
-
KBLI 43901 – Pekerjaan konstruksi untuk instalasi dan peralatan lainnya
Syarat untuk Memenuhi NIB RBA Terbaru
Selain penyesuaian KBLI di akta dan NIB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi syarat NIB RBA terbaru. Berikut adalah beberapa persyaratan penting:
-
Penyesuaian KBLI di Akta dan NIB:
-
Domisili Perusahaan:
-
Pemenuhan Syarat Lingkungan:
-
Tata Kelola dan Rencana Bisnis:
-
Pengajuan melalui OSS:
Konsultasi GRATIS dengan LEGALYN
Jika kamu merasa bingung atau kesulitan dalam proses penyesuaian KBLI atau pengurusan NIB RBA terbaru, jangan khawatir! Kami LEGALYN siap membantu. Kami menyediakan konsultasi gratis mengenai masalah legalitas bisnis, mulai dari penyesuaian KBLI, pembaruan dokumen NIB, hingga hal-hal teknis terkait izin usaha lainnya.